PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DENGAN EKOWISATA BERBASIS EDUKASI DI PULAU SEMPU

PENDAHULUAN

Pulau Sempu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah selatan pulau jawa secara administratif berada di desa tambakrejo, kecamatan sumber manjing wetan , kabupaten Malang, jawa timur. Pulau yang ditumbuhi pepohonan tropis seluas 877 hektar ini adalah cagar alam yang di kelola oleh Balai konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA) dan Departemen Kehutanan Indonesia. Secara resmi tempat ini diakui sebagai cagar alam sejak 1928 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan dasar undang-undangnya adalah UU nomer 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga perlu dilakukannya pengelolaan untuk wilayah pesisir, termasuk pulau sempu.

ISI

Pulau sempu merupakan sebuah cagar alam, dimana bersadarkan peraturan pemerintah dibutuhkan SIMAKSI ( Surat Izin Masuk Wilayah Konservasi ) untuk masuk ke tempat tersebut, dengan proses yang panjang dan ketat. Pada umumnya, para penelitilah yang melakukan ini. namun kebingungan muncul saat website resmi pariwisata Indonesia mempromosikannya sebagai salah satu destinasi andalan Indonesia. Begitu pula website Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur pun menyebutkan Pulau Sempu sebagai salah satu potensi wisata. Media-media besar tak mau kalah mengeksposnya sebagai ‘salah satu surga tersembunyi Indonesia yang wajib dikunjungi’. Hingga pada akhirnya, masyarakat umumpun berpikiran bahwa wisata ke Pulau Sempu adalah hal wajar. Terlepas dari polemik boleh tidaknya Pulau Sempu dimanfaatkan sebagai tempat wisata, setiap yang datang tetap wajib menjaga kelestarian dan kebersihan tempat tersebut. Hal itulah yang saya takutkan dan disayangkan. Ketika hal yang sebenarnya ‘salah’ tapi dilakukan orang banyak, hal tersebut akan dianggap ‘benar’.

Namun pada kenyataanya, dilapangan, pengunjung yang tidak memiliki SIMAKSI tetap dapat memasuki pulau tersebut dengan membayar sejumlah uang ke petugas yang berjaga. Setelah membayar, pengunjung akan mendapatkan kertas yang menerangkan bahwa “kertas tersebut bukanlah surat izin masuk kawasan”, melainkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melapor sebelum memasuki pulau tersebut. Bagi penulis, hal seperti ini menjadi rancuh dan menimbulkan presepsi negatif terhadap petugas dilokasi, karena terkesan petugas mengambil keuntungan pribadi dengan cara  mewajibkan pengunjung melapor dan membayar sejumlah uang sebelum mengunjungi pulau sempu, tanpa memberikan SIMAKSI secara legal kepada pengunjung.

Tentang peraturan boleh berkunjung tidaknya memang belum jelas. Hingga sekarang saya tak menemukan kepastian tentang hal tersebut. Disini saya tidak bermaksud melakukan privatisasi Pulau Sempu yang seperti banyak disalahartikan hanya dapat ‘dinikmati’ oleh sebagian orang. Kembali ke UU no 5 tahun 1999 Bab 1 pasal 3 dimana konservasi Sumber daya alam bertujuan untuk mengusahakan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu tersebut setidaknya memiliki sekitar 223 jenis tumbuhan yang tergolong dalam 144 marga dan 60 suku. Dari 60 suku tersebut, telah diketahui lima suku yang memiliki jumlah individu, jenis dan marga yang relatif dominan. Kelima suku tersebut adalah Moraceae, Euphorbiaeceae, Anacardiaceae, Annonaceae, dan Sterculiaceae. Sedangkan untuk jenis fauna ada sekitar 51 jenis yang terdiri dari 36 jenis aves, 12 jenis mamalia dan tiga jenis reptil. Adapun yang paling sering dijumpai diantaranya babi hutan (Sus scrofa), kera hitam (Presbytis cristata), belibis (Dendrosyqna sp) dan burung rangkong atau Buceros undulates (Ayu, 2015).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang dimaksud adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (envorenmental services) yang terdapat di kawasan pesisir; dengan cara melakukan penilaian meenyeluruh ( comprehens  assessment) tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan saran pemamfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya; guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Proses pengelolaan ini di lakukan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir (stakeholders) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada (Pengertianilmu, 2015).

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Pertama dengan melakukan resource assessment atau inventarisasi data tentang sumberdaya di kawasan pesisir (fisika, biologi, sosekbud, penggunaan lahan.). kemudian Impact assessment: analisis kerentanan kawasan pesisir terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan, sebagai alat bantu dalam perancangan kegiatan mitigasi dan manajemen adaptif (analisis SIG). Selanjutnya Policy and regulatory framework: pembuatan kerangka kebijakan dan aturan pengelolaan, berdasarkan analisis peraturan perundangan yang berlaku untuk menanggulangsi ancaman (analisis UU). Socio-cultural & Economic assessment: pemahaman kondisi sosial ekonomi sampai dengan level lokal untuk menentukan kegiatan mata pencaharian alternatif untuk memperkuat kapasitas masyarakat setempat. Implementation: bagaimana penerapan dan pengembangan sains dalam kegiatan manajemen kawasan pesisir, berdasarkan ketentuan dasar yang ditentukan (misal: pedoman kawasan budidaya, kawasan pemukiman). Monitoring and evaluation: penilaian terhadap keberhasilan program dan melakukan manajemen adaptif.

Untuk menunjang edukasi-nya dilakukan dengan cara pendidikan bagi masyarakat lokal dimana diharapkan masyarakat lokal yang sekaligus sebagai guide nantinya dapat menjelaskan dan mengedukasi wisatawan yang datang ke pulau sempu. Untuk selanjutnya diharapkan bisa dilakukan briefing dan pelatihan kader ekowisata. Sedangkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dipulau sempu bisa dilakukan dengan cara pembatasan pengunjung pada bulan-bulan tertentu dan ditutup total pada bulan-bulan tertentu dimana diharapkan akan terjadi pemulihan ekosistem pulau sempu saat penutupan total. Untuk menunjang pemulihan ekosistem pulau sempu bisa menggunakan beberapa cara yaitu Mengidentifikasi dan melindungi daerah-daerah kritis yang secara alami bertahan dari perubahan, Menetapkan zona penyangga dan greenbelts,  Mengembalikan daerah yang rusak, yang mana daerah tersebut telah menunjukkan resistensi atau kelentingan terhadap perubahan, Melaksanakan strategi adaptif untuk mengkompensasi perubahan/pergeseran lokasi hidup tiap spesies dan kondisi lingkungan,  Mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat,  Membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders untuk menghasilkan dana dan dukungan yang diperlukan untuk merespon dampak perubahan iklim,

KESIMPULAN

Untuk mengembangkan Pengelolaan Pulau Sempu tidak hanya terpaku pada cagar alam saja, untuk itu diperlukan sebuah manajemen dan koordinasi terkait untuk melaksanakan rencana oleh berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

REFERENSI

Damastuti, Ayu Sri. 2015. Penerapan Ekowisata di Sebuah Cagar Alam?. http://www.kompasiana.com/ayusri/penerapan-ekowisata-di-sebuah-cagar-alam_551c10f581331155019de1a0. Diakses pada 28 September 2015.

Pengertianilmu. 2015. Konsep dan Definisi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut. http://www.pengertianilmu.com/2014/12/konsep-dan-definisi-pengelolaan-wilayah.html. Diakses pada 28 September 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s